Koreksi Fiskal

NO	BEBAN USAHA			DEDUCTIBLE	NON DEDUCTIBLE	KET	DASAR HUKUM
1	Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan
	-	Prinsip Realisasi		Y			Pasal 28 UU KUP
	-	Konservatis/Penyisihan			Y		Pasal 28 UU KUP
2	Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan PPh-nya Final				Y
3	Gaji/Upah			Y		PPh Ps 21	Pasal 6 Huruf a UU PPh
4	Tunjangan PPh Pasal 21			Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
5	PPh Dibayar Perusahaan				Y		Pasal 9 Huruf h UU PPh Kep-545/PJ./200
6	Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan Sepanjang Menambah Penghasilan Pegawai			Y		PPh Ps 21	Pasal 9 Huruf d UU PPh
7	Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya				Y		Pasal 9 Huruf j UU PPh
8	Iuran Jamsostek			Y			PP No.14 tahun 1993
	a.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		Y		PPh Ps 21	Pasal 9 Huruf d UU PPh
	b.	Jaminan Kematian (JKM)		Y		PPh Ps 21	PP No.14 tahun 1993
	c.	Jaminan Pelayanan Kesehatan		Y		PPh Ps 21	PP No.14 tahun 1993
	d.	Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (Jamsostek) :					PP No.14 tahun 1993
		-	Dibayar Perusahaan	Y			Pasal 6 Huruf a UU PPh
		-	Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21	Y			Kep-545/PJ./2000
9	Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan Menteri Keuangan						Kep-545/PJ./2000
		-	Dibayar Perusahaan	Y			Kep-545/PJ./2000
		-	Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk menghitung PPh Pasal 21	Y			Kep-545/PJ./2000
10	Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan				Y		Pasal 6 Huruf c UU PPh
11	Tunjangan Hari Raya			Y		PPh Ps 21	Pasal 6 Huruf a UU PPh
12	Uang Lembur			Y		PPh Ps 21	Pasal 6 Huruf a UU PPh
13	Pengobatan						Pasal 6 Huruf a UU PPh
	a.	Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit)			Y		Pasal 6 Huruf e UU PPh
	b.	Penggantian Pengobatan		Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
	c.	Tunjangan Pengobatan		Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
14	Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal Makan/Minum, Beras dsb)				Y		Pasal 9 Huruf e UU PPh
15	Pemberian Makan kepada Crew Kapal dan Pesawat dalam Perjalanan			Y			466/KMK.04/2000
16	Pemberian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan
	a.	Pengeluaran untuk Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di Tempat Kerja		Y			466/KMK.04/2000
	b.	Penggantian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu					466/KMK.04/2000
		-	Tempat Tinggal/Perumahan Pegawai Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia	Y			466/KMK.04/2000
		-	Pelayanan Kesehatan Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia	Y			466/KMK.04/2000
		-	Pendidikan Pegawai dan Keluargaya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia	Y			466/KMK.04/2000
		-	Pengangkutan bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia	Y			466/KMK.04/2000
		-	Olahraga bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia. Sarana Olahraga Tidak Termasuk Golf, Boating, Pacuan Kuda	Y			466/KMK.04/2000
	c.	Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja					Kep-220/PJ./2002
		-	Beban Antar Jemput Karyawan	Y			Kep-220/PJ./2002
		-	Penyediaan Makan/Minum untuk Awak Kapal dan Pesawat	Y			466/KMK.04/2000
	d.	Untuk Keamanan/Keselamatan Kerja yang Diwajibkan, Misalnya Pakaian dan Peralatan bagi Pegawai Pemadam Kebakaran, Proyek, Pakaian Seragam Pabrik, Hansip/Satpam		Y			Kep-312/PJ./2001
	e.	Berkenaan dengan Situasi Lingkungan, Misal :					Kep-312/PJ./2001
		-	Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV	Y			Kep-312/PJ./2001
		-	Makan Tambahan bagi Operator Komputer/Pengetik	Y			Kep-312/PJ./2001
		-	Makan/Minum Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran	Y			Kep-312/PJ./2001
17	Pembebanan yang Masa Manfaatnya Lebih dari Satu Tahun, dengan Cara Penyusutan Sesuai Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000			Y			Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
18	Cuti Pegawai
	a.	Diberikan Uang Cuti		Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	b.	Tunjangan Cuti		Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
	c.	Dibayar Perusahaan			Y		Pasal 9 Huruf e UU PPh
19	Perjalanan Dinas Pegawai
	a.	Didukung Bukti-Bukti yang Sah/Dipertanggung jawabkan		Y			Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	b.	Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)			Y		Pasal 9 Huruf e UU PPh
	c.	Lumpsum Dianggap Honor Pegawai		Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	d.	Honor/Uang Saku		Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	e.	Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN			Y		PP No.2 tahun 2000
	f.	Biaya Piknik/Rekreasi			Y		Pasal 9 Huruf e UU PPh
19	Bonus atas Prestasi Kerja yang Dibebankan pada Tahun Berjalan			Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
20	Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)				Y	PPh Ps 23 (kepada Pemegang Saham	Pasal 9 Ayat (1) UU PPh SE-11/PJ.42/1992
21	Biaya Seminar, Penataran, Kursus (Pendidikan) di Dalam Negeri.			Y			Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
22	Honor/Uang Saku Pegawai yang Mengikuti Seminar dsb			Y		PPh Ps 21	Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
23	Bea Siswa
	a.	Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan		Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
	b.	Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan)			Y		Kep-545/PJ./2000
24	Sumbangan ke Karyawan dalam Bentuk Uang			Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
25	Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai :						Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU PPh
	a.	Penyusutan			Y
	b.	Biaya Reparasi/Pemeliharaan			Y
	c.	Bahan Bakar/Oli dsb			Y
26	Perumahan Perusahaan dan Asrama						Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh jo Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	a.	Pegawai yang Menempati Tidak Diberi Tunjangan Perumahan
		-	Penyusutan Rumah		Y
		-	Biaya Eksploitasi Rumah		Y
	b.	Pegawai yang Menempati Diberi Tunjangan Perumahan Minimal Sebesar Biaya Penyusutan dan Biaya Eksploitasi
		-	Tunjangan Perumahan	Y		PPh Ps 21
		-	Biaya Penyusutan Rumah	Y
		-	Biaya Eksploitasi Rumah	Y
27	Mess untuk Transit, Pendidikan (Sementara)						466/KMK.04/2000
	a.	Biaya Penyusutan		Y
	b.	Biaya Eksploitasi		Y
28	Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal Sebesar Sewa Rumah Tersebut				Y	PPh Pasal 4 (2)	Pasal 9 Huruf e UU PPh
29	PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan				Y		Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
30	Diberikan Uang Sewa Rumah			Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
31	Uang Pesangon			Y		PPh Ps 21	Kep-545/PJ./2000
32	Upah Borongan Pekerjaan ke Orang Pribadi			Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
33	Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke Atas)						Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	a.	Gaji yang Wajar		Y		PPh Ps 21	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	b.	Imbalan di Atas Kewajaran			Y	PPh Ps 23	Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
	c.	Deviden Terselubung				PPh Ps 23	Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	Premi Asuransi Jiwa		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	PPB Rumah Pribadi		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
		-	Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung		Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
34	Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma				Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf j UU PPh
35	Beban Bunga
	a.	Biaya Bunga untuk Memperoleh Penghasilan yang Merupakan Obyek Pajak		Y			Pasal 6 UU PPh
	b.	Bunga atas Pinjaman yang Digunakan untuk Membeli Saham yang Sudah Beredar atau untuk Melakukan Akuisisi Saham Milik Pemegang Saham (Penyertaan Dalam Negeri) bagi PT DN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan :					PP No.138 tahun 2000
		-	Dibebankan pada Tahun Ybs		Y		PP No.138 tahun 2000
		-	Dikapitalisasi pada Harga Perolehan Investasi Saham	Y			PP No.138 tahun 2000
	c.	Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Melakukan Penyertaan pada Perusahaan yang Baru Didirikan atau Mengambil Right Issue		Y			PP No.138 tahun 2000
	d.	Biaya Bunga Selama Masa Konstruksi Tidak Boleh Dibebankan pada Tahun Ybs Tetapi Menambah Harga Perolehan Aktiva Tetap		Y			SE-20/PJ.42/1994 jo S-217/PJ.42/1994
	e.	Biaya Bunga Jika Ada Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan yang Sudah Dikenakan PPh Final, Tidak Semua Biaya Bunga Dapat Dibebankan					PP No.138 tahun 2000 jo SE-46/PJ.4/1995
	f.	Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Keperluan Pribadi			Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh
	g.	Pembayaran Bunga					Pasal 23 UU PPh
		-	Ke Bank-Bank di Indonesia	Y			Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
		-	Ke Bukan Bank	Y		PPh Ps 23	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
		-	Ke WP LN Non Tax Treaty	Y		PPh Ps 26	Pasal 26 UU PPh
		-	Ke WP LN Tax Treaty	Y		PPh Ps 26	Surat Keterangan Tarif PPh Ps.26
		-	Ke Pemegang Saham/Hubungan Istimewa
			* Wajar	Y		PPh Ps 23	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
			* Tidak Wajar (Selisihnya)		Y	PPh Ps 23	Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
36	Beban Sewa selain Tanah dan/atau Bangunan
	a.	Ke WP DN Orang Pribadi		Y		PPh Ps 23	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
	b.	Ke WP DN Badan/BUT		Y		PPh Ps 23	Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
37	Beban Sewa Tanah dan/atau Bangunan						Pasal 9 Ayat (1) UU PPh Pasal 4 PP 138 Tahun 2000
	a.	Ke WP DN Orang Pribadi		Y		PPh Ps 23
	b.	Ke WP DN Badan/BUT		Y		PPh Ps 23
38	Biaya Royalti						Pasal 6 UU PPh
	a.	Ke WP DN		Y		PPh Ps 23
	b.	Ke WP LN Non Tax Treaty		Y		PPh Ps 26
	c.	Ke WP LN Tax Treaty		Y		SKD Ps26
39	Jasa Manajemen-WPDN, Pemberian Jasa dengan Ikut Serta Secara Langsung Melaksanakan Manajemen			Y		PPh Ps23	Pasal 6 UU PPh
40	Jasa Teknik WPDN Pemberian Jasa dalam Bentuk Pemberian Informasi yang Berkenaan dengan Pengalaman di Bidang Industri, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan :			Y		PPh Ps 23	Pasal 6 UU PPh
	a.	Penelitian Tanah		Y
	b.	Pembuatan Design Bangunan		Y
	c.	Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Y
	d.	Informasi Teknik : Gambar, Petunjuk Produksi, Perhitungan Dsb		Y
	e.	Latihan Teknik		Y
	f.	Informasi Bidang Manajemen		Y
	g.	Jasa Rekruitment Pegawai		Y
40	Jasa Konstruksi						Deductible Dilakukan oleh Pengusaha Konstruksi Besar (Omset Di atas 1 Milyar)
	a.	Jasa Perencanaan Konstruksi		Y		PPh Ps 23	PP No.138 Tahun 2000
	b.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi		Y		PPh Ps 23	Kep-170/PJ/2002
	c.	Jasa Pengawasan Konstruksi		Y		PPh Ps 23
41	Jasa Konsultan Selain Konsultan Hukum dan Pajak			Y		PPh Ps 23	PP No.138 Tahun 2000
							Kep-170/PJ/2002
42	Pembayaran Jasa ke Luar Negeri (Seluruh Pekerjaan Dilakukan di Luar Negeri)
	a.	Negara Non Tax Treaty		Y		PPh Ps 26
	b.	Negara Tax Treaty		Y		SKT PPh Pasal 26
43	Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang Wajar untuk Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi Pengembangan Perusahaan :						Pasal 6 Ayat (1) Huruf f UU PPh
	a.	Penyusutan Aktiva Tetap		Y
	b.	Bahan yang Digunakan		Y
	c.	Gaji/Honor Pegawai		Y		PPh Ps 21
	d.	Honor Konsultan		Y		PPh Ps 23
	e.	Biaya Konsultan yang Memborong Litbang yang Jumlahnya Cukup Material :
		-	Amortisasi	Y
		-	Biaya Litbang	Y
			- Dilakukan di Indonesia	Y
			- Dilakukan di Luar Negeri		Y	PPh Ps 26	Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
44	Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan				Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf k UU PPh
45	PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor			Y			Pasal 6 UU PPh
46	PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/ Milik Pribadi				Y		Pasal 9 Ayat (1) UU PPh
47	Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan :						Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
	a.	Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 6		Y
	b.	Masa Manfaat Lebih dari Satu Tahun dengan Penyusutan		Y
	c.	Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9			Y
	d.	Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat			Y		Pasal 3 PP No.138 Tahun 2000
48	Biaya Entertainment :
	a.	Tidak Dibuat Daftar Nominatif			Y		SE-27/PJ.22/1986
	b.	Dibuat Daftar Nominatif : Nomor Urut, Jenis, Nama Tempat, Alamat dan Jumlah Entertainment Diberikan Relasi : Nama, Posisi, Nama dan Jenis Perusahaan.		Y
49	Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan				Y		Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
50	Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham Dibayar Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung				Y	PPh Ps 23	Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
51	Biaya Promosi :
	a.	Didukung Bukti yang Sah		Y
	b.	Tidak Didukung Bukti			Y
52	Kerugian Piutang bagi Perusahaan Bukan Bank/Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
	a.	Penyisihan			Y		Pasal 9 Ayat (1) Huruf c UU PPh
	b.	Metode Langsung, Tidak Dibuat Daftar Nominatif			Y
	c.	Metode Langsung, Dibuat Daftar Nominatif (Dilampirkan) : Nama, Alamat, Tanggal Pinjaman Diberikan, Jumlah Piutang dan Keterangan		Y
53	Rugi Selisih Kurs :						Pasal 6 Ayat (1) Huruf e UU PPh
	a.	Kurs Tengah BI Akhir Tahun		Y
	b.	Pada Waktu Pembayaran		Y
54	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Pembayaran Sewa Guna Usaha			Y		PPh Ps 23
55	Sewa Guna Usaha Dengan Opsi
	a.	Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha			Y		1169/KMK.01/1991
	b.	Bunga Sewa Guna Usaha			Y
	c.	Jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha		Y
56	Kerugian Pengalihan Harta						Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
	a.	Digunakan untuk Usaha		Y
	b.	Tidak Digunakan untuk Usaha			Y
57	Beban Alat Tulis Kantor			Y			Pasal 6 UU PPh
58	Beban Listrik, Telepon, Faksimili			Y
59	Beban Perangko/Materai			Y
60	Beban Starco/Handphone			Y			Kep-220/PJ./2002
61	Beban Antar Jemput Karyawan			Y			Kep-220/PJ./2002
62	Macam-Macam Biaya :
	a.	Tidak Diperinci			Y
	b.	Diperinci		Y
63	Biaya Bea Siswa dalam Rangka GN-OTA yang Dikeluarkan Perusahaan, dengan Bukti Setoran/ Transfer keBRI a.n. Lembaga GN-OTA			Y			SE-33/PJ.421/1996
64	Bantuan Keluarga Pra Sejahtera Dibebankan Langsung ke Perkiraan "Laba Ditahan"				Y		Pasal 9 UU PPh